Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan aturan persetujuan penggunaan air tanah.
Aturan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan air tanah itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
Keputusan tersebut mengharuskan masyarakat yang ingin menggunakan air tanah mendapatkan izin dari Kementerian ESDM terlebih dahulu.
Dikutip dari Kompas.com, penggunaan air tanah lebih dari 100 meter kubik per bulan harus mengurus izin khusus ke Kementerian ESDM.
Sementara, untuk kebutuhan rumah tangga yang rata-rata pemakaian hanya 20 hingga 30 meter kubik per bulan, tidak perlu izin karena pemakaian air tanah tergolong kecil.
Aturan baru itu juga berlaku bagi lembaga sosial, badan hukum, dan instansi pemerintah yang akan menggunakan air tanah dari sumur bor atau gali.
Kemudian, pemohon juga harus melampirkan bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, bisa berupa Akta Jual Beli (AJB), Surat Hak Milik (SHM), Surat Hak Guna Bangunan (SHGB), atau Surat Perjanjian Sewa.
Selanjutnya, surat pernyataan bermeterai bahwa tanah tidak dalam proses sengketa, izin dan dokumen lingkungan hidup dan atau persetujuan lingkungan, serta surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan atau imbuhan.
Terakhir, lampirkan rencana jumlah debit pengambilan air tanah dalam satuan m³ per hari, rencana peruntukan penggunaan air tanah, dan gambar konstruksi sumur bor atau gali.